PEMBAGIAN DBH KURANG TRANSPARAN

Senin, 04 Januari 2010
BATAM CENTRE- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Kepri Drs Zulbahri menyebut tahun 2010 merupakan tahun perjuangan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kepri. Untuk itu ia mengajak seluruh stake holder yang ada di Kepri mendukung terwujudnya pembagian DBH yang adil. "Boleh dibilang perjuangan untuk FTZ, kita sudah hampir final. Sekarang, di tahun 2010 ini saatnya seluruh elemen masayrakat Kepri bersama-sama memperjuangkan DBH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri," kata Zulbahri usai melakukan reses di beberapa wilayah di Batam di Rumah Makan Bundo Kanduang, Batam Centre, Sabtu (2/1).

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat Kepri sudah teriak-teriak soal DBH Kepri terutama DBH Migas yang pembagiannya tidak adil dan transparan. Mantan Ketua Komisi II DPRD Kepri Andi Anhar Chalid pernah menyatakan, data pemasukan dari penjualan minyak dan gas itu sampai saat ini masih belum jelas. Ini yang membuat Kepri sulit menghitung pembagian untuk Kepri secara adil.

Sedangkan mantan Ketua Komisi III, Lis Darmansyah, menyarankan agar Kepri dapat memiliki sebuah tim khusus untuk mengaudit hasil eksplorasi migas tersebut.

Dikatakan Zulbahri, selaku anggota Komite 4 DPD RI yang membidangi perimbangan dana pusat dan daerah (termasuk soal DBH dan pajak), maka dia akan memperjuangkan hal ini.

Aspirasi masyarakat Kepri yang selama ini terus tersumbat karena ketidaktransparan, sambung mantan Asisten II Pemko Batam ini, akan dibawa pada Paripurna DPD RI, 5 Januari 2010 ini.

"Selanjutnya, kita akan bentuk kaukus DBH di DPD Kepri bersama 13 daerah provinsi penghasil migas di Indonesia," kata Zul.

Di samping membentuk kaukus, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam ini mengatakan akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Energi, Sumber Daya Mineral Darwin Saleh untuk meminta penjelasan tentang implementasi UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Kalau perkiraan saya, DBH Kepri pada 2009 ini mencapai Rp30 triliun. Jika Kepri memperoleh 40 persen, maka Kepri bisa mengantongi Rp12 triliun dari hasil DBH Migas tersebut. Dana sebesar ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ditambahkan, jika DBH Kepri bisa terealisasi sebesar 40 persen tadi, maka setiap kabupaten/kota yang ada di Kepri bisa dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe A, bisa mengatasi permasalah air dan listrik di Tanjungpinang, Karimun dan Batam, tersedianya pelantar-pelantar dan infrastruktur pendukung lainnya di hinterlanf dan bisa memaksimalkan sarana transportasi laut yang murah bagi masyarakat di seluruh Kepri.

"Apalagi kita berada di daerah perbatasan. Kita perlu kesejahteraan yang memadai. Karena kalau terjadi kesenjangan mencolok, maka kondisi ini sensitif bagi masyarakat," sebutnya.

#Gelar Seminar

Direktur Batam Institute, Anton Permana menyambut baik langkah-langkah perjuangan anggota DPD RI. Katanya, Batam Institute akan menindaklanjutinya dalam bentuk seminar yang akan mengundang pihak Menteri Keuangan, Pengamat Ekonomi, anggota DPD RI, anggota DPR RI dan Menteri ESDM.

"Segera perjuangan ini akan kita seminarkan dalam bulan ini," kata Anton.

Di tempat terpisah, Presidium Kahmi Batam Ibrahim Andreas mengemukakan, mendapatkan DBH Migas yang adil bagi Kepri sudah selayaknya diperoleh. Dia mendukung pendapat anggota DPD RI Zulbahri, kalau semua stake holder Kepri harus bergerak memperjuangkan hal ini.

"Ini adalah isu sangat penting bagi Kepri. Apalagi potensi ini ada di depan mata provinsi ini, sejatinya masyarakat bersama-sama memperjuangkan ini," ujarnya.

Anggota Kelompok Diskusi Anti (Kodat) 86, Yosfinoza menyatakan, kalau perlu ada sebuah gerakan yang berkesinambungan untuk merealisasikan keinginan ini. Katanya, wajar saja kalau masyarakat Kepri menuntut hak-haknya. Apalagi untuk sebuah kesejahteraan lebih baik.

"Kenapa Aceh bisa, Riau bisa malah Kepri melempem. Ini harus jadi kajian dan renungan kita bersama," kata Yos.

Ketua Forum Komunikasi lintas OKP dan LSM Kepri yang termasuk getol memperjuangkan ini mengancam akan membawa massa ke Jakarta, untuk demo Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan DPR RI agar porsi pembagian DBH Migas ke Kepri bisa adil.

"Kalau kita, minta porsinya 50 persen buat Kepri," kata Thurman di Medan ketika dihubungi via ponselnya.

Data yang diperoleh dari Connoco Philips yang dirilis di websitenya menyatakan kalau lifting minyak (crude oli) 13 MBD pertahun, Natural Gas 104 MMCFD, NGL