Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwawea dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana di Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong M

VIVAnews - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyinggung peran mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwawea dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana di Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi pada periode 2003-2008.

Hal ini terungkap dalam vonis mantan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muzni Tambosay yang dibacakan Selasa 5 Januari 2010.

Dalam pertimbangannya vonis itu, majelis hakim menyatakan Jacob Nuwawea pada posisi sebagai pembuat kebijakan yang merugikan keuangan negara. "Surat keputusan Menakertrans terkait pendirian dan pembubaran Yayasan Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi tidak memiliki dasar hukum," kata hakim Edward Pattinasarani.

Dengan demikian, majelis menilai seluruh tindakan yang dilakukan terdakwa Muzni Tambosay cacat hukum. "Terdakwa adalah pelaksana yang telah menggunakan uang tersebut yang tentunya dengan maksud dan tujuan tertentu," kata Hakim Edward.

Terdakwa, dinyatakan bersalah oleh hakim melanggar Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Tidak ditemukan alasan objektif dan subjektif yang dapat menghapus perbuatan terdakwa," kata Edward, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Menurut majelis hakim, sisa kekayaaan Yayasan Dana Tabungan Pesangon PB Migas seharusnya diserahkan kepada negara atau yayasan lain. Dalam kasus ini, Muzni divonis 3 tahun penjara.

Muzni yang ditemui usai persidangan mengaku dirinya merasa menjadi korban dalam perkara ini. "Mungkin saya bersalah, tetapi tidak seperti apa yang dituduhkan," kata dia, Selasa 5 Januari 2010.