TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menetapkan besaran dana penggantian biaya kontraktor minyak dan gas bumi (cost recovery) 2010 sebesar US$ 13,01 miliar Amerika Serikat, naik dari target tahun ini sebesar US$ 10,05-11,05 miliar.
Demikian disebutkan dalam lampiran jawaban pemerintah atas pemadangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010.
Jawaban pemerintah ini dibacakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat siang ini. Hingga laporan ini diturunkan, Sri Mulyani masih membacakan jawaban pemerintah.
Sebelumnya, dalam pemandangan umum fraksi Jumat pekan lalu, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi mempertanyakan cost recovery 2010.
Pada jawabannya, pemerintah mengungkapkan besaran cost recovery cenderung meningkat sejak 2005-2008. Peningkatan itu seiring dengan upaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi. Selama ini, proporsi cost recovery terhadap pendapatan kotor berkisar antara 21-24 persen.
Tahun ini, cost recovery ditetapkan US$ 11,05 miliar dengan upaya terbaik sebesar US$ 10,05 miliar untuk mencapai target produksi minyak 960 ribu barel per hari dan gas bumi 7.526 mmbtu per hari.
Adapun tahun depan, besaran cost recovery ditetapkan untuk mencapai target produksi minyak sebesar 965 ribu barel per hari dan gas bumi sebesar 7.758 mmbtu per hari,
Masih dari bahan jawabannya, pemerintah mengaku telah berupaya mengendalikan cost recovery dengan menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang tak bisa dikembalikan kepada kontraktor.
Sebagai upaya memberikan landasan hukum yang lebih kuat, rencananya pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah tentang cost recovery yang akan memuat unsur biaya yang dapat dikategorikan dan diperhitungkan sebagai cost recovery beserta standar kewajarannya.
0 komentar:
Posting Komentar